data sgp tahun 2024

data sgp tahun 2024,login mpo1221,data sgp tahun 2024Jakarta, CNN Indonesia--

Singapura bisa menjadi negara yang pertama di dunia memiliki aturan terkait pencegahan pemboikotan sosial atau cancel culture.

Mengutip dari CNN, setidaknya selama setahun terakhir pemerintah negeri jiran itu telah 'mencari cara untuk menangani cancel culture'. Hal itu tak lepas dari 'ketegangan' antara kelompok kanan dengan pendukung hak LGBT di sana.

Menteri Hukum K Shanmugam beberapa waktu lalu mengatakan mereka memeriksa setiap hukum perundangan yang ada setelah menerima masukan dari kelompok Kristen konservatif akan ketakutan atas promosi cancel culture yang dilakukan secara online karena pandangan mereka.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga : Mengenal Cancel Culture, Ramai-Ramai Memboikot Orang Lain

Cancel culture atau boikot sosial adalah sebuah tren yang biasanya digaungkan melalui media sosial seperti twitter atau dengan mengajukan petisi. Targetnya bisa orang perseorangan, selebritas, merek, dan organisasi tertentu.

Tapi bagi orang lain, aksi itu seringkali 'disalahgunakan dan salah arah' dan telah menjadi bentuk 'penghukuman massa' (mob rule).

Para pengamat dan akademisi menilai cancel culture' bukanlah sekedar memboikot, tetapi bisa juga menjadi berbahaya alias toksik. Budaya itu dapat berkembang menjadi perilaku main hakim sendiri yang dilakukan dengan cara berkelompok di media sosial. Salah satu dampak buruknya itu dapat merusak mental seseorang.

Itulah alasannya Singapura--para ahli dan aktivis menilai ini akan menjadi yang pertama di dunia-- sedang mengkaji rencana pembentukan undang-undang yang bisa membatasi atau melarang cancel culturedi negara tersebut.

Cancel culturesemakin terasa menyesakkan karena jejak digital biasanya tak mudah dilupakan seseorang.

"Kami tidak hanya bisa duduk dan tak melakukan apapun. Kami harus mencari sebuah batasan yang benar antara ujaran kebencian (hate speech) dan kebebasan berbicara (free speech) dalam konteks ini," ujar Shanmugam.

"Mungkin ada dampak yang lebih luas bagi masyarakat di mana wacana publik ini menjadi miskin... Jadi kami berencana untuk melakukan sesuatu terkait hal tersebut," imbuhnya.

Lihat Juga : 7 Seleb yang Disebut Korban 'Cancel Culture'

Boomerang cancel culture

Dalam pernyataannya kepadaCNN, Kementerian Hukum Singapura mengatakan dampak dari cancel culture itu ternyata cukup besar, bahkan bisa mengancam kebebasan berpendapat itu sendiri.

"(Beberapa) tidak dapat terlibat dalam wacana publik yang masuk akal karena takut diserang atas pandangan mereka secara daring... dan mungkin terlibat dalam penyensoran diri karena takut dijadikan sasaran cancel culture," demikian pernyataan kementerian itu.

Profesor Hukum dari Universitas Manajemen Singapura (SMU), Eugene Tang, mengatakan hal paling awal untuk pembentukan UU Cancel Culture itu sendiri adalah mendefinisikan dulu kata-kata dalam frasa tersebut.

"Apa artinya ketika seseorang mengklaim telah diboikot? Kemudian bagaimana cara korban menunjukkan bukti telah 'diboikot'," ujar Tan.

Tapi, dia pun mengingatkan bahwa interpretasi atas suatu peristiwa sosial itu setiap orang berbeda-beda.

"Seringkalinya, setiap insiden ditafsirkan, dijelaskan atau diingat oleh orang-orang dengan cara yang berbeda," kata Tan. "Ketidaktepatan dapat mengakibatkan undang-undang itu menjadi terlalu inklusif," ujar Tan.

Namun, dalam kasus di Singapura, aktivis HAM menilai rencana pemberlakuan undang-undang anti-cancel culture. Deputi direktur Human Rights Watch, Phil Robertson mengatakan ancaman tersembunyi yakni bisa mendegradasi perlindungan kebebasan berbicara dan berpendapat di Singapura.

Lihat Juga : Beda Cancel Culture di Korea dan China