slot gembira

Release time：2024-10-08 01:48:45 source：jos toto hk

slot gembira,cordoba bet,slot gembira

Daftar Isi

Kritikus Utang RI
RI Kena Deindustrialisasi
Pajak Mencekik Rakyat
Hilirisasi dan Tantang Luhut Debat

Jakarta, CNBC Indonesia -Awan duka menyelimuti negeri ini. Seorang ekonom senior berpulang. Faisal Basri Batubara meninggal dunia pada hari ini, Kamis (5/9/2024).

Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang akrab dipanggil koleganya dengan sebutan 'Bang Faisal' menghembuskan nafas terakhir di RS Mayapada setelah dua hari dirawat akibat serangan jantung.

Selama hidupnya, keponakan Adam Malik ini dikenal sebagai ekonom kritis. Almarhum sering melontorkan kritik-kritik tajam kepada pemerintah. Berikut ini beberapa kritik tajamnya:

Baca:

Pesan Terakhir Faisal Basri untuk Presiden Terpilih Prabowo

Kritikus Utang RI

Utang adalah salah satu masalah di negeri ini yang kerap disoroti Faisal Basri. Konsistensinya mengkritik utang Indonesia yang semakin melangit terangkum apik dalam blog yang ditulisnya, faisalbasri.com.

Dirinya intens menyoroti utang sejak pertengahan era kepimpinan Jokowi. Bahkan hingga akhir hayatnya, dia masih membicarakan utang pemerintah dalam sebuah podcast INDEF, 27 Agustus 2024 lalu.

Dalam podcast ini, dia mengungkapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah membuat utang Indonesia naik 3,3 kali lipat dari akhir 2014.

"3,3 kali lipat itu terdahsyat setelah krisis," tegasnya.

Faisal pun mempertanyakan upaya Presiden Jokowi untuk membawa Indonesia tumbuh 8% yang tidak berbuah hasil. Padahal, cita-cita ini sudah dimotori dengan utang dan pembangunan jor-joran tetapi hasilnya tetap 5%.

"Jadi betul ada yang salah. Utang ini kemana dan utang Jokowi ini digadang-gadang kalau tidak ada utang tidak ada pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Baca:

Kritik Terakhir Faisal Basri & Kisah Pembubaran Petral

Tidak benar, bantah Faisal, karena belanja terbesar selama 10 tahun terakhir di dalam APBN adalah belanja 'membayar bunga utang'. Bahkan, tahun depan, pembayarannya akan mencetak rekor, sekitar Rp 500 triliun, mengalahkan pos pengeluaran lainnya, belanja pegawai dan belanja modal.

"Jadi tidak benar utang untuk infrastruktur, terbukti dari primary balance itu primary balance pendapatan negara dikurangi belanja dikurangi bayar bunga...kalau di era Jokowi primary balance hanya sekali positif di 2023, selebihnya minus, tekor, artinya buat bayar bunga pun pemerintah harus berutang," tegasnya.

Hal ini lah yang dirinya wanti-wanti kepada presiden baru kelak. Jika presiden baru kembali jor-joran membangun sana-sini, maka Indonesia bisa tertekan utang.

"Kalau Pak Prabowo bilang saya akan melanjutkan program Jokowi, insyaallah 2029 kita akan krisis," tegasnya.

RI Kena Deindustrialisasi

Dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, Ekonom Senior Faisal Basri pernah mengatakan, di era Kepemimpinan Jokowi pertumbuhan ekonomi cenderung jalan di tempat karena penyerapan kerja di sektor informal meningkat namun sumbangan sektor industri terhadap PDB malah mengalami penurunan.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh, tapi hanya jalan ditempat rata-ratanya hanya 5%, targetnya kan 7% pada periode pertama dan 6% pada periode kedua tapi sampai triwulan pertama ini di 5,03%. Kemudian angka pengangguran turun, namun penciptaan lapangan kerjanya makin tidak bermutu karena yang meningkat itu di sektor pekerja informal per Februari lalu datanya sudah 60% lebih," kata Faisal Basri saat dikonfirmasi CNBC Indonesia, Jumat (5/5/2023).

Baca:

Ekonom Senior Faisal Basri Meninggal Dunia Akibat Serangan Jantung

Faisal juga menuturkan pekerja informal biasanya tidak mendapatkan gaji yang teratur, tidak mendapatkan lembur dan cenderung kualitas rendah. Dengan porsi yang sudah mencapai 60% tentunya akan menjadi lebih rentan.

Sementara itu, sumbangan sektor industri pengolahan atau manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin menurun. Tercatat hingga akhir 2022 hanya sebesar 18,34% dibandingkan pada kuartal I-2014 sebesar 21,26%.

"Padahal industri manufaktur itu penyumbang sepertiga dari penerimaan pajak. Jadi, penerimaan pajak cenderung turun, pengeluaran naik, defisit melebar, dan harus utang lebih banyak," tegas Faisal Basri.

Pada masa pemerintahan Jokowi utang pemerintah juga nampak meningkat, terlihat dari rasio utang terhadap PDB yang meningkat dari 2014 sebesar 24,68% menjadi 39,48% di akhir 2022. Hal ini malah berbanding terbalik dengan masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bisa menurunkan rasio utang menjadi 24,88% pada 2013, dibandingkan pada 2004 sebesar 56,6%.

Pajak Mencekik Rakyat

Dalam diskusi Indef pada Agustus lalu, Faisal Basri sempat mengutarakan betapa tidak masuk akalnya rencana pemerintah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%. Menurut dia, kenaikan itu hanya menyengsarakan rakyat, namun tidak signifikan menambah penerimaan negara.

Faisal menilai rencana kenaikan PPN menjadi 12% juga tidak adil. Sebab, pemerintah masih jor-joran memberikan banyak insentif fiskal kepada korporasi besar.

"Insentif diberikan kepada korporasi yang besar, sementara rakyat dibebani terus, ini sudah hampir pasti PPN naik menjadi 12%," kata Faisal dalam diskusi Indef dikutip Selasa, (20/8/2024).

Faisal telah menghitung tambahan penerimaan negara dari kenaikan PPN. Menurut dia, tambahan pendapatan yang bisa didapat tidak lebih dari Rp 100 triliun. Sementara, kata dia, pemerintah sebenarnya bisa memperoleh penerimaan yang jauh lebih besar ketika menerapkan pajak ekspor batu bara.

Baca:

Anies & Mahfud MD Ucapkan 'Selamat Jalan' untuk Faisal Basri

Dia memperkirakan penerimaan negara dari pajak ekspor batu bara bisa mencapai Rp 200 triliun. Namun, memang pada dasarnya pemerintah tak mau melakukannya, sehingga memilih menekan rakyat kecil.

"Padahal kalau kita terapkan pajak ekspor Batubara itu bisa dapat Rp 200 triliun, lagi-lagi ini kan yang dirugikan masyarakat kecil," kata dia.

Sebagaimana diketahui, rencana kenaikan PPN menjadi 12% tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). UU tersebut memberikan mandat kepada pemerintah untuk menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% pada awal 2025.

Hilirisasi dan Tantang Luhut Debat

Faisal Basri pernah memberikan kritik tajam soal kebijakan hilirisasi. Menurutnya, hilirisasi untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri justru membuka peluang bagi China untuk semakin kuat dalam mendominasi pasar di dalam negeri.

Faisal menilai bahwa investasi China dalam sektor hilirisasi di Indonesia lebih menguntungkan negeri panda ketimbang memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.

Setidaknya, keuntungan dari kebijakan hilirisasi nikel yang dilakukan Indonesia justru lari ke China hingga 90%. Sedangkan sisanya sebesar 10% baru dinikmati Indonesia.

Hal itu bisa terjadi lantaran perusahaan smelter nikel yang beroperasi di Indonesia mayoritas berasal dari China. Dengan demikian, uang hasil penjualan dari hilirisasi nikel dibawa kembali ke China. Ditambah lagi, hilirisasi yang dilakukan di Indonesia baru sebatas produk Nikel Pig Iron (NPI) dan feronikel.

"Kalau hilirisasi sekedar dari bijih nikel jadi NPI atau jadi feronikel. NPI dan feronikel 99% diekspor ke China jadi hilirisasi Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di China itu dia, luar biasa," ujar Faisal dalam diskusi INDEF beberapa waktu lalu.

Kritik ini membuat pejabat pemerintah meradang. Hingga puncaknya, pada awal tahun ini, Faisal Basri tiba-tiba menantang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiaman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berserta anak buahnya yakni Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto untuk berdebat mengenai persoalan hilirisasi di dalam negeri.

Baca:

Faisal Basri Kritik Kebijakan BBM Jokowi: Cuma Bikin Masalah Baru!

Bagi Faisal Basri konsep hilirisasi ala pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) adalah sesat. Bahkan, ia tak segan untuk mengajak Co-Captain Timnas pasangan Capres dan Cawapres AMIN yakni Tom Lembong.

"Konsep (hilirisasi) yang sangat sesat, saya bisa debat deh sama Luhut, saya terbuka gitu, Anda organisir saja. Saya sama Tom Lembong deh berdua lawan Luhut dengan Seto," ucapnya dalam diskusi publik Indef 'Tanggapan Atas Debat Kelima Pilpres', dikutip Selasa (6/2/2024).

Menurut Faisal, setelah debat itu terealisasi, masyarakat bisa sepaham dengan dirinya bahwa hilirisasi adalah konsep sesat. "Semua bisa selesai menunjukkan betapa sesatnya hilirisasi ini," kata Faisal.

Sebagaimana diketahui, bahwa Tom Lembong juga pernah melemparkan kata bahwa hilirisasi yang dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi ugal-ugalan. Pernyataan itu lantas dibantah Luhut, ia bilang hilirisasi seharusnya dapat dilihat datanya secara jangka panjang, terlebih harga komoditas mengalami naik turun. Termasuk untuk komoditas nikel yang saat ini harganya tengah terkerek naik.

Luhut menyebut, kalau dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ada di angka sekitar US$ 15 ribu per ton. Angka tersebut mengalami kenaikan sejak 2014-2019, periode dimana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi, harga rata-rata nikel saat itu hanya US$ 12 ribu per ton.

"Jadi saya gak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti itu bagaimana anda memberikan advice bohong kepada calon pemimpin yang anda dukung saya sedih lihat anda," kata Luhut dalam sebuah postingan di Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Kamis (25/1/2024).

(haa/haa) Saksikan video di bawah ini: