erek erek uang logam

    Release time:2024-10-07 22:06:29    source:pemain terbaik sepanjang masa versi fifa   

erek erek uang logam,galaxy898 slot,erek erek uang logamJakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkegiatan di Jakarta di saat demo darurat penolakan revisi UU Pilkada berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (22/8).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Jokowi menerima kedatangan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana pada pukul 09.15 WIB.

Jokowi juga dijadwalkan menghadiri acara pencanangan gerakan nasional cerdas keuangan dalam rangka Hari Indonesia Menabung pada sekitar pukul 13.30 WIB, sebagaimana dibagikan unggahan akun Instagram @ojkindonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sejumlah elemen masyarakat akan melakukan aksi demo penolakan revisi UU Pilkada di Gedung DPR dan MK pada Kamis (22/8) sejak pukul 09.00 WIB.

Demonstrasi kali ini merupakan bagian dari gerakan 'Panggilan Darurat Indonesia' buntut DPR mengabaikan putusan MK.

Aksi ini juga berbarengan dengan Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Badan Legislasi (Baleg) akan membawa hasil keputusan dalam rapat kemarin yang disepakati seluruh fraksi, kecuali PDIP.

Baleg sebelumnya menyepakati RUU Pilkada dalam rapat kemarin, dengan RUU disetujui delapan dari sembilan fraksi. Hanya PDIP yang menolak.

Pembahasan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari tujuh jam. Baleg beberapa kali mengabaikan interupsi dari PDIP.

Revisi UU Pilkada juga dilakukan sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat pencalonan pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024, dengan mengubah ambang batas suara parpol untuk mengajukan calon.

Namun, DPR tak mengakomodasi keseluruhan putusan itu, dan hanya sepakat syarat berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. Partai yang punya kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara pemilu sebelumnya.

Kemudian soal batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur di pasal 7. Baleg memilih mengadopsi putusan Mahkamah Agung (MA) dibandingkan MK. Dengan demikian, batas usia calon gubernur ditentukan saat pelantikan calon terpilih.

Lihat Juga :
Serba serbi Demo Peringatan Darurat Indonesia di DPR Hari Ini
(kha/vws)