rtp live pedetogel

rtp live pedetogel,redmitogel,rtp live pedetogelJakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah Korea Selatan mengancam ribuan dokter magang untuk kembali bekerja usai mengundurkan diri atau resignmassal pekan lalu.

Menteri Dalam Negeri Korsel Lee Sang Min mengatakan pemerintah mengajukan "permohonan terakhir" pada Senin (26/2) agar para dokter kembali bekerja pekan ini.

"Jika Anda kembali ke rumah sakit paling lambat 29 Februari, Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang terjadi di masa lalu," ujar Lee, dikutip AFP.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di kesempatan itu, Lee juga mengatakan tindakan kolektif yang berkepanjangan ini menimbulkan ancaman terhadap kehidupan dan kesehatan pasien.

Rumah sakit menurut dia adalah tempat impian para dokter untuk merawat pasien setiap hari.

"Saya harap Anda akan kembali ke tempat kerja dan terlibat dalam dialog untuk lingkungan medis yang lebih baik," ucap Lee.

Pekan lalu, 6.500 dari 13.000 dokter dan dokter magang resign massal sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang ingin menambah jumlah penerimaan pelajar di sekolah kedokteran.

Selain itu, lebih dari 1.600 dokter peserta pelatihan di sejumlah rumah sakit Korsel juga berhenti bekerja.

Lihat Juga : Istri Mendiang Oposisi Rusia Navalny Tuduh Putin Terlibat 'Satanisme'

Para dokter juga menggelar aksi di jalan-jalan. Protes-protes tersebut menyebabkan penundaan yang signifikan terhadap prosedur bedah dan pengobatan.

Aksi semacam itu muncul setelah pemerintah berencana meningkatkan jumlah penerimaan di sekolah kedokteran sebesar 2.000 pelajar di tahun ajaran 2025.

Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengatakan pemerintah perlu mempersiapkan perawatan pagi populasi negara yang mengalami penuaan dini.

Korsel merupakan salah satu negara dengan rasio dokter per penduduk terendah di antara negara-negara maju.

Populasi Korsel berjumlah 52 juta jiwa. Pada 2022, mereka memiliki 2,6 dokter per 1.000 orang jauh di bawah rata-rata yakni 3,7 di negara maju.

Para dokter menolak gagasan pemerintah. Mereka beranggapan kenaikan penerimaan pelajar di sekolah kedokteran akan merugikan kualitas layanan.