jepang pkv

jepang pkv,rtp slot partai togel,jepang pkv

Jakarta, CNBC Indonesia -Periode kepemimpinan Presiden RI Terpilih 2024/2029 Prabowo Subianto akan segera dimulai pada Oktober 2024 ini. Salah satu kebijakan yang dinilai perlu dibenahi adalah skema subsidi energi yakni untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik.

Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran yang juga Gubernur Gubernur Bank Indonesia 2003-2008, Burhanuddin Abdullah menilai, seharusnya subsidi energi di Indonesia diberikan langsung secara tunai (BLT) kepada masyarakat miskin.

Alasannya, pada kenyataannya, saat ini masyarakat dengan ekonomi ke bawah justru tidak mendapatkan manfaat dari subsidi energi yang digelontorkan oleh pemerintah.

Baca: Jokowi Disebut Tak Ingin Menanggung Beban Politik Aturan BBM Subsidi

"Kita ingin dengan data yang diperbaiki, disempurnakan supaya pada mereka (masyarakat miskin) diberi saja transfer tunai langsung kepada mereka, Bukan pada komoditinya, tapi kepada keluarganya yang berhak terima. Itu yang akan kita lakukan," jelas Burhanuddin dalam acara rakan UOB Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip Kamis (25/9/2024).

Selama ini, kata Burhanuddin, subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah untuk masyarakat dengan ekonomi ke bawah bertujuan supaya bisa membeli BBM, LPG, serta membayar listrik. Namun nyatanya, hal itu belum tepat sasaran.

"Mengapa saya mengatakannya (program subsidi) perlu disempurnakan? Karena dari pengamatan saya, misalnya untuk tahun lalu, itu ada Rp 540 triliun program subsidi untuk listrik, BBM dan gas," ungkap dia.

Sebagaimana catatan Burhanuddin, nilai subsidi energi yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 540 triliun tahun 2023. Nah, berdasarkan pengamatannya di Solo, Jawa Tengah, subsidi listrik yang seharusnya bisa membuat masyarakat kelas ekonomi bawah bisa mengakses listrik murah, nyatanya hanya bisa menghidupi satu buah lampu per rumah.

Baca: BBM Subsidi Nyata Tak Tepat Sasaran, Ini Buktinya..

"Nah minggu lalu saya pergi ke Solo, saya bertemu dengan pelanggan PLN yang paling bawah, mereka bayar bulanan Rp 30 ribu, lampunya hanya satu," ujarnya.

Selain itu, masyarakat miskin justru tidak menikmati subsidi BBM dan LPG lantaran tidak memiliki kendaraan ditambah dengan penggunaan LPG bersubsidi yang hanya membantu untuk jangka waktu singkat.

"Orang-orang miskin mereka tidak menerima, tidak mendapat keuntungan dari subsidi BBM. Mereka nggak dapat sepeda motor. Mereka beli gas tapi satu (LPG subsidi) melon ini untuk 2 minggu jadi kecil sekali. Jadi kalau begitu siapa yang sebetulnya menikmati subsidi itu?," imbuh Burhanuddin.

Dengan begitu, dia menilai seharusnya subsidi untuk energi bisa dialihkan menjadi hal yang lebih produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Kita kurangi subsidi tapi kita alihkan ke hal yang produktif. Itu artinya kita leverage pertumbuhan kita melalui pengurangan subsidi tersebut," tutupnya.

(pgr/pgr) Saksikan video di bawah ini:

Video: BBM Subsidi "Terus" Tak Tepat Sasaran, APBN Hadapi Risiko Ini

iframe]:absolute [&>iframe]:left-0 [&>iframe]:right-0 [&>iframe]:h-full">Next Article Komisi VII DPR Bicara Nasib Subsidi BBM-LPG, Lanjut Atau Dikurangi?

---