asianbookie 3

asianbookie 3,permainan bulutangkis berasal dari negara…,asianbookie 3Jakarta, CNN Indonesia--

Para mahasiswa dari berbagai kampus mengeluhkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) diputus secara tiba-tiba.

Sedikitnya ada tiga kampus yang mahasiswanya mengalami hal tersebut, yakni mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) dan mahasiswa Universitas Gunadarma.

KJMU mereka dicabut dengan berbagai alasan, mulai dari data yang dianggap tidak sinkron, dianggap mampu secara finansial hingga karena menggunakan galon kemasan bermerek.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga : Pemprov DKI Buka Kesempatan Kuliah Bagi Siswa Kurang Mampu Lewat KJMU

Dia menjelaskan pada formulir pendataan KJMU terdapat pertanyaan apakah di keluarganya mengonsumsi air galon bermerek sebanyak 19 liter atau tidak.

Qodratul saat itu menjawab dengan jujur. Sebab, di rumahnya memang menggunakan air galon meskipun isinya merupakan air isi ulang.

Qodratul tidak tahu jika ternyata hal itu menyebabkan KJMU miliknya dicabut. Dia baru mengetahui setelah mengajukan sanggah Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI untuk KJMU.

"Orang P4OP nya bilang, 'Itu kamu diputus karena kesalahan sendiri kamu jawab iya. Coba kalau kamu jawab tidak, berarti kamu bisa dapat.' Itu dari P4OP nya," kata dia.

Qodratul mengatakan P4OP memberi tahu bahwa tidak ada sanggahan untuk pengguna galon kemasan.

"Pas mau ngisisanggahan itu enggak bisa. Nah, di situ kan ada sanggahan tapi khusus buat yang dibatalkan karena air galon itu tidak bisa mengisi sanggahan sampai akhir," ujarnya.

Qodratul kini masih ketar-ketir untuk membayar UKT. Pasalnya, penghasilan orang tuanya berdagang rata-rata Rp500 ribu - Rp1 juta per bulan. Sementara, dia harus membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) Rp3 juta per semester.

Belum lagi, dia juga harus membayar dua kali lipat lantaran semester sebelumnya KJMU-nya sudah disanggahkan. Total UKT yang harus dia bayar sendiri Rp6 juta.

Selain Qodratul, ada Ganis yang juga KJMU-nya dicabut. Ganis bahkan sampai mengundurkan diri dari UNJ lantaran tidak bisa membayar UKT setelah KJMU-nya dicabut.

Ganis terpaksa harus putus kuliah di semester 4. Dia tidak diam saja sebelumnya. Pada semester 3, KJMU-nya juga terkena penangguhan.

Lihat Juga : Disdukcapil Temukan 624 Penerima KJMU yang Tak Sesuai Syarat

Dia sudah bolak balik ke kantor Wali Kota Jakarta Barat, Dinas Sosial (Dinsos) hingga Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengurus permasalahan KJMU.

Puncaknya, memang di semester 4. KJMU dicabut dengan alasan data yang tidak sinkron. Padahal, dia merasa sudah memenuhi semua data yang dipersyaratkan.

Ganis pun kembali bolak balik ke kantor Wali Kota Jakarta Barat untuk mengurus itu. Namun, tidak membuahkan hasil.

Ganis mendapat UKT sebesar Rp4,5 juta. Menurutnya, nominal tersebut sangat besar. Penghasilan dari orang tuanya yang berprofesi sebagai ojek online tidak bisa memenuhi nominal tersebut.

"Setelah bolak balik, tapi tidak ada solusi. Saya akhirnya mengajukan surat pengunduran diri ke kampus," ujarnya.

"Dari prodi disarankan untuk minta keringanan UKT atau cuti. Tapi tetap saja tidak ada jaminan buat saya nanti bakal bisa lanjut atau tidak. Karena memang benar-benar enggak bisa bayar," ucapnya.

Para mahasiswa yang hadir di UNJ memperkirakan ada ribuan teman-teman lain yang mengalami nasib sama. Mereka pun bersama-sama membacakan sikap protes atas pencabutan KJMU secara tiba-tiba. 

"Mendesak pengembalian KJMU bagi mahasiswa yang terdampak pembatalan. P4OP harus verifikasi ulang secara faktual bagi korban pembatalan dan mendesak Pemda untuk melakukan pembenahan data secara menyeluruh," ujar mereka.

Klarifikasi Pemprov DKI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan penataan dan pendataan penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) agar penyalurannya tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Plt Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati merespons soal isu pencabutan KJMU.

"Pemprov DKI Jakarta melakukan penataan (KJMU). Kemudian pendataan supaya tepat sasaran," kata Eli di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.

Eli menyebut penghapusan penerima KJMU merupakan dampak dari penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) warga yang tidak lagi berdomisili di Jakarta.

"Penghapusan seperti itu, sekali lagi kita sampaikan, kan ada kegiatan-kegiatan kemarin yang kemudian punya efek misalnya adalah pembekuan NIK yang KTP. Itu kan pasti akan ada dampaknya," ujarnya.

Lihat Juga : DKI Data Pelajar-Mahasiswa Main Judol, KJP dan KJMU Terancam Dicabut

Ia menuturkan Pemprov DKI Jakarta memberikan KJMU kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan pada tahun ini. Menurutnya, ketepatan sasaran penerima KJMU menjadi fokus Pemprov DKI Jakarta.

"Jangan sampai orang yang mendapatkan subsidi atau bantuan itu tidak dapat gara-gara kita sudah kehabisan kuota, katakanlah seperti itu. Itu yang sekarang kita sedang tata kembali," tuturnya.

Eli tak merinci jumlah penerima KJMU yang dicabut. Dia bilang akan memastikan jumlah tersebut. 

"Kalau ribuan dicabut nanti kita lihat lagi ya angka-angkanya tapi bagi saya sih menariknya kita juga menjadi lega kalau yang kita berikan subsidi adalah memang orang-orang yang benar-benar membutuhkan, orang-orang yang benar benar tepat sasaran," ujar Eli.